The ScioSpot

Sejarah Kabupaten Sidoarjo P ada tahun 1019 - 1042 Kerajaan Jawa Timur diperintah oleh seorang Putera dari hasil perkawinan antara Puteri Mahandradata dengan Udayana (seorang Pangeran Bali) yang bernama Airlangga, pada waktu pemerintahan Airlangga, keadaan negara tentram, keamanan terjamin, dan negara mengalami kemajuan yang pesat. Karena raja Airlangga mempunyai 2 orang putera, maka pada akhir masa pemerintahannya ia memandang perlu membagi kerajaan menjadi dua bagian untuk diserahkan kepada kedua putranya, agar dikemudian hari tidak terjadi perebutan tahta. Pembagian itu terjadi pada tahun 1042, yaitu menjadi kerajaan Daha (Kediri) dan Kerajaan Jenggala. Kerajaan Jenggala yang berdiri pada tahun 1024 terletak di daerah delta Brantas, yaitu meliputi pesisir utara seluruhnya, dengan demikian menguasai bandar-bandar dan muara sungai besar, sedangkan ibukotanya berada di sekitar Kecamatan Gedangan sekarang. Lain halnya dengan Kerajaan Kediri, tida

No. Bentuk- Bentuk  Hubungan Sosial Bentuk Keterangan 2. Dissosiatif Proses sosial yang cenderung membawa kelompok ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas kelompok. a)Persaingan / kompetisi Proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. b)Pertentangan/konflik Pertentangan yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan pada sikap pribadi. c)kontravensi bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia  (disingkat  MA RI  atau  MA ) adalah lembaga tinggi negara  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman  bersama-sama dengan  Mahkamah Konstitusi  dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan  peradilan umum , lingkungan  peradilan agama , lingkungan  peradilan militer , lingkungan  peradilan tata usaha negara . No Tugas MA 1 menerima setiap perkara yang diajukan kepadanya. 2 memeriksa setiap perkara yang diajukan kepadanya. 3 mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. No Wewenang MA 1 Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, 2 menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, 3 mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia  atau cukup disebut  Majelis Permusyawaratan Rakyat  (disingkat  MPR-RI  atau  MPR ) adalah lembaga legislatif  bikameral  yang merupakan salah satu  lembaga tinggi negara  dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia . No. Tugas MPR 1 Mengubah dan menetapkan UUD 2 Melantik Presiden dan Wakil Presiden 3 Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. No. Wewenang MPR  1 Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;  2 Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR;  3 Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurn

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  ( DPR-RI ), umumnya disebut  Dewan Perwakilan Rakyat  ( DPR ) adalah salah satu lembaga tinggi negara  dalam sistem ketatanegaraan Indonesia  yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.  No. Tugas dan wewenang DPR 1 Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama 2 Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 3 Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD 4 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah 5 Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD 6 Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan neg

No Tugas Wakil Presiden 1 mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain 2 membantu dan/ atau mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintahan. No. Wewenang Wakil Presiden 1 melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari 2 menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintahan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden. 3 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

No. Tugas Presiden 1 Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia . 2 Memajukan kesejahteraan umum. 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4 Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi . 5 Mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. No. Wewenang Presiden 1 Menetapkan Peraturan Pemerintah. 2 Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 3 Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. 4 Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 5 Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 6 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. 7 Memberi grasi, rehabilitasi